Prabowo Ingin Gibran Tetap di PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto ingin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tetap berada di PDI-P.

Ia mengaku tak mempersoalkan, Gibran yang sudah dipilihnya menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) itu tetap menjadi kader partai banteng.

“Kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia, jadi enggak ada masalah. Kita senang saja kalau beliau (Gibran) tetap sebagai kader PDI-P,” tutur Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Prabowo Anggap Dinasti Politik Hal Biasa, Beri Contoh PDI-P

Akan tetapi, ia mengatakan belum mendapatkan informasi soal keputusan Gibran apakah akhirnya meninggalkan PDI-P.

“Saya sendiri belum jelas apakah beliau keluar atau tidak keluar. Bagi kami, tidak ada masalah,” ucapnya.

Di sisi lain, Prabowo meminta tak ada pihak yang menyudutkan Gibran dengan menganggap politik dinasti sebagai fenomena yang negatif.

Menurutnya, politik dinasti lumrah terjadi di Indonesia dan berlangsung di semua partai politik (parpol), tak terkecuali PDI-P.

“Kalau kita jujur, anda lihat di semua partai, termasuk PDI-P, ada dinasti politik dan itu tidak negatif,” sebut dia.

Baca juga: Koalisi Pengusung Prabowo-Gibran Minta Maaf jika Aktivitas Warga Terganggu Pendaftaran ke KPU

Ia memandang, tak ada yang salah dengan politik dinasti karena berarti ada keluarga yang memilih untuk mengabdi pada Indonesia.

“Keluarga yang ingin berbakti pada negara dan bangsa, salahnya apa? Jangan dipolitisasi,” imbuh dia.

Diketahui PDI-P sama sekali belum mengeluarkan keputusan soal status Gibran sebagai kader.

Namun, bacapres PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo itu tak ada di daftar anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Sementara itu, Gibran sendiri mengaku siap dengan konsekuensi jika akhirnya bakal disanksi oleh PDI-P karena maju sebagai bacawapres Prabowo.

Pasalnya, saat ini poros koalisi PDI-P sudah mencalonkan Ganjar dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.